Apa itu Peraturan apa yang menjelaskan pengaturan kewenangan di Provinsi DKI Jakarta??

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Apa itu KBLI 91021 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Ketentuan atau kriteria apa yang harus dipenuhi dalam hal orang asing sebagai pemegang saham ingin mengajukan permohonan rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap??

Rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap diberikan kepada: orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan; dan orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan. Orang asing sebagai pemegang saham harus memenuhi kriteria, yaitu: sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta.

Apa itu KBLI 90021 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Terkait Layanan fasilitas fiskal apa saja yang di dapat pelaku usaha? ?

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 4 a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor; b. fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan; d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK; -14- e. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di indonesia; f. pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan g. pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Apa itu KBLI 90090 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 90040 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Apakah setelah melaksanakan divestasi, saham hasil divestasi tersebut dapat dijual kembali??

Kepemilikan saham peserta Indonesia akibat dari pelaksanaan divestasi saham, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dapat dijual kembali kepada perseorangan warga negara Indonesia/perseorangan warga negara asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa itu Fasilitas apa saja yang didapatkan perusahaan jika berlokasi di kawasan berikat atau sebagai perusahaan kawasan berikat??

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat bahwa terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai berupa kemudahan: a. pelayanan perizinan; b. pelayanan kegiatan operasional; dan/atau c. selain.

Apa itu KBLI 90029 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Fasilitas apa saja yang didapatkan perusahaan jika berlokasi di KEK??

Bab VI, UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas dan kemudahan, misalnya saja fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), fasilitas impor barang, dan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah. Lebih detail lagi, mengenai fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.010/2016.

Apa itu Apa yang dimaksud RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)? ?

Berdasarkan PP 22 2021 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RKL Rinci, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan

Apa itu Bagaimana apabila ternyata Pelaku Usaha mau memperpanjang pelaksanaan realisasi produksi komersial sebelum jangka waktu pemenuhan persyaratan SS/Izin? ?

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Dimungkinkan. Dalam Sistem OSS akan dibuat fitur dimana Pelaku Usaha dapat mengajukan perpanjangan pelaksanaan produksi komersial (pemenuhan persyaratan SS/Izin) dengan mencantumkan alasan perpanjangan tersebut dan menjadi bahan pengawasan.

Apa itu KBLI 90022 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 90011 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 56306 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Apa yang dimaksud RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) rinci? ?

Berdasarkan PP 22 2021 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci, yang selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan

Apa itu Bagaimana status penanaman modal anak perusahaan sekiranya induknya beralih status/berstatus menjadi PMA??

Sesuai Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021, Dalam hal Pelaku Usaha memiliki anak Perusahaan, atas perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditindaklanjuti dengan perubahan status menjadi PMA oleh anak perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Apa itu KBLI 90030 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 93221 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko menengah tinggi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 90012 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Peraturan apa yang menjadi referensi untuk pemenuhan komitmen pelepasan kawasan hutan??

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Permen LHK P.96 Tahun 2018

Apa itu Bagaimana apabila ternyata Pelaku Usaha mempercepat realisasi produksi komersial sebelum jangka waktu pemenuhan persyaratan SS/Izin? ?

Berdasarkan Peraturan BKPM 4 2021 Dimungkinkan. Dengan perubahan jangka waktu produksi komersial dan tetap harus memenuhi persyaratan SS/Izin sebelum produksi komersial.

Apa itu Pada OSS-RBA, bagaimana dengan PAD untuk daerah, seperti Fiskal daerah yang diterbitkan untuk Izin Usaha Tempat Usaha??

Perizinan-perizinan yang memang masih terdapat PNBP untuk pemasukan anggaran daerahnya, selama tidak bertentangan dengan Peraturan yang ada itu tetap berlaku apa adanya. Nanti peraturan-peraturan itu turun secara struktural, dari PP kemudian nanti ada Permen atau Perban, kemudian nanti di daerah juga didapatkan amanat di dalam PP No. 6/2021 untuk menyusun Raperda dan Raperkadanya. Selama hal-hal tersebut yang mengatur PNBP itu masih memiiki dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan prispip perizinan pusat maka masih tetap dapat dilakukan. Jadi tidak ada permasalahan, kecuali memang hal-hal yang sudah diatur ditiadakan. Tetapi kalau selama itu tidak ditiadakan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada saat ini maka dapat tetap berlaku

Apa itu KBLI 91022 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah

Apa itu KBLI 93195 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Peraturan apa yang mengatur lebih detail mengenai kemitraan??

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Apa itu Siapa saja yang dapat mengajukan rekomendasi terkait alih status izin tinggal??

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 83 ayat 2: orang asing sebagai pemegang saham yang menjabat sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan; dan orang asing sebagai pemegang saham yang tidak menjabat sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan.

Apa itu KBLI 91029 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Berapa nilai saham orang asing sebagai pemegang saham terkait Rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas ??

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 Pasal 83 ayat 3 Orang asing sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria, yaitu: sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta; atau sebagai pemegang saham dan tidak sebagai direksi atau komisaris perusahaan dengan ketentuan kepemilikan saham paling sedikit Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau yang setara dalam mata uang dollar Amerika Serikat yang tercantum dalam akta.

Apa itu Bagaimana ketentuan mengenai Pasal di PP P2B2R terkait Pembatalan SS (yang belum terverifikasi) apabila tidak dilakukan pemenuhan persyaratan SS hingga 1 tahun? ?

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (7) diatur bahwa SS yang belum terverifikasi tidak dilakukan pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai NSPK dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melalukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, maka Lembaga OSS membatalkan SS tersebut.

Apa itu KBLI 93211 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko tinggi untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Sektor apa saja yang menjadi prioritas Pemerintah di bidang penanaman modal ??

Silakan dicek di Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

Apa itu KBLI 56109 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu Berapa maksimal modal asing untuk bidang usaha Angkutan Udara KBLI 51109 ??

Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)

Apa itu KBLI 50113 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko menengah tinggi untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 93115 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 93291 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko menengah tinggi untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 91023 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

Apa itu KBLI 93116 termasuk kategori resiko apa? ?

KBLI tersebut termasuk kategori resiko rendah untuk Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui tautan berikut ini ...

KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha suatu perusahaan. KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha di Indonesia.

OSS RBA adalah Online Single Submission (OSS) untuk Registrasi Biro Administrasi (RBA) yang digunakan untuk registrasi perusahaan di Indonesia. OSS RBA merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan registrasi perusahaan secara online dan menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien.

Apa hubungan antara KBLI dan OSS RBA?

KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha suatu perusahaan dan OSS RBA digunakan untuk registrasi perusahaan. Dalam proses registrasi perusahaan melalui OSS RBA, perusahaan harus menentukan KBLI yang sesuai dengan jenis usahanya.

Apa saja yang diperlukan untuk registrasi perusahaan di OSS RBA?

Dokumen yang diperlukan untuk registrasi perusahaan di OSS RBA meliputi dokumen pendirian perusahaan, data pemegang saham, data direksi, dan data KBLI yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan.

Bagaimana cara mencari KBLI yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan?

Anda dapat mencari KBLI yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan melalui situs resmi KBLI atau dengan menanyakannya kepada badan pemerintah

SBU Jasa Konstruksi

Sub Bidang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Tanda bukti pengakuan klasifikasi dan kualifikasi kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang diterbitkan OSS RBA melalui LSBU, sesuai PP No. 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko.

Tentang SBU Konstruksi

Setiap penyedia jasa konstruksi—asing maupun lokal—yang memberikan layanan jasa konsultan konstruksi atau pekerjaan konstruksi umum, spesialis, atau terintegrasi (EPC) wajib memiliki SBU Konstruksi.

SBU Konstruksi diberikan berdasarkan jenis usaha, klasifikasi dan subklasifikasi mengacu pada KBLI bidang jasa konstruksi, dengan kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Merupakan perizinan berusaha (PB-UMKU) yang harus dimiliki BUJK Nasional, BUJK PMA, dan Kantor Perwakilan BUJKA untuk melaksanakan usaha jasa konstruksi sebagai Konsultan atau Kontraktor.

Dasar hukum: PP No. 5 Tahun 2021, Permen PUPR No. 6 Tahun 2021, Permen PUPR No. 8 Tahun 2022.

Jasa Bantuan Penerbitan SBU Jasa Konstruksi

Kami memastikan dokumen perusahaan sesuai aturan terbaru sehingga Anda dapat fokus mengikuti tender atau pengadaan.

Konsultasi dengan Career Consultant profesional: terpercaya, respon cepat, dan layanan premium untuk mengembangkan karier dan peluang Anda.

Respon < 5 menit

Terpercaya

Premium

Gratis

Khotima

Career Consultant

Konsultasi via WhatsApp

Respon cepat

Novitasari

Career Consultant

Konsultasi via WhatsApp Telepon

Butuh bantuan? Hubungi kami.

Konsultasi Gratis — Respon < 5 menit

Persyaratan

Syarat Penerbitan SBU Jasa Konstruksi

Kelayakan dokumen dan standar sistem manajemen yang harus dipenuhi BUJK.

Syarat Kemampuan

Untuk SBU sesuai klasifikasi dan subklasifikasi (kecil, menengah, besar), badan usaha harus memenuhi:

Penjualan tahunan
Kemampuan keuangan
Tenaga kerja konstruksi
Peralatan konstruksi

Syarat Sistem Manajemen

BUJK harus memenuhi standar sistem manajemen:

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) paling lambat 1 tahun sejak SBU diterbitkan
ISO 37001 (Anti Penyuapan) paling lambat 3 tahun (kecil), 2 tahun (menengah), 1 tahun (besar)

Perhatian

Sanksi Administratif SBU Konstruksi

Pemerintah mengenakan denda kepada BUJK yang tidak memiliki atau terlambat memperpanjang SBU (PP No. 5 Tahun 2021).

Tidak memiliki SBU Konstruksi

BUJK nasional: 10% dari nilai kontrak
Kantor perwakilan BUJKA: 20% dari nilai kontrak
BUJK PMA: 10% dari nilai kontrak

Terlambat memperpanjang SBU

Kualifikasi kecil: Rp500.000/hari
Kualifikasi menengah / spesialis: Rp1.000.000/hari
Kualifikasi besar: Rp1.500.000/hari
BUJKA besar/spesialis: Rp5.000.000/hari

Klasifikasi

Daftar Sub Bidang SBU Jasa Konstruksi

BUJK dapat mengajukan SBU untuk jasa konsultan atau pekerjaan konstruksi umum, spesialis, atau terintegrasi—baru, perpanjang, atau perubahan (PP No. 5 Tahun 2021).

Sub Bidang BG001 Konstruksi Gedung Hunian

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pem…

Sub Bidang Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi

Tentang SBU Konstruksi

Jasa Bantuan Penerbitan SBU Jasa Konstruksi

Khotima

Novitasari

Syarat Penerbitan SBU Jasa Konstruksi

Syarat Kemampuan

Syarat Sistem Manajemen

Sanksi Administratif SBU Konstruksi

Tidak memiliki SBU Konstruksi

Terlambat memperpanjang SBU

Daftar Sub Bidang SBU Jasa Konstruksi

Sub Bidang BG001 Konstruksi Gedung Hunian

Sub Bidang BG002 Konstruksi Gedung Perkantoran

Sub Bidang BG003 Konstruksi Gedung Industri

Sub Bidang BG004 Konstruksi Gedung Perbelanjaan

Sub Bidang BG005 Konstruksi Gedung Kesehatan

Sub Bidang BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan

Sub Bidang BG007 Konstruksi Gedung Penginapan

Sub Bidang BG008 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga

Sub Bidang BG009 Konstruksi Gedung Lainnya

Sub Bidang BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan

Sub Bidang BS002 Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass

Sub Bidang BS003 Konstruksi Jalan Rel

Sub Bidang BS004 Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

Sub Bidang BS005 Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih

Sub Bidang BS006 Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas

Sub Bidang BS007 Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal

Sub Bidang BS008 Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi

Sub Bidang BS009 Konstruksi Sentral Telekomunikasi

Sub Bidang BS010 Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air

Sub Bidang BS011 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan

Sub Bidang BS012 Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan

Sub Bidang BS013 Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi

Sub Bidang BS014 Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

Sub Bidang BS015 Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi

Sub Bidang BS016 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga

Sub Bidang BS017 Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl

Sub Bidang BS018 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya

Sub Bidang BS019 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit

Sub Bidang BS020 Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya

Sub Bidang IN001 Instalasi Mekanikal

Sub Bidang IN002 Instalasi Telekomunikasi

Sub Bidang IN003 Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur

Sub Bidang IN004 Instalasi Minyak dan Gas

Sub Bidang IN005 Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara

Sub Bidang IN006 Instalasi Elektronika

Sub Bidang IN007 Instalasi Saluran Air (Plambing)

Sub Bidang IN008 Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara

Sub Bidang IN010 Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik

Sub Bidang IN011 Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya

Sub Bidang IN012 Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api

Sub Bidang IN013 Instalasi Pemanas dan Geotermal

Sub Bidang KK001 Pondasi Konstruksi

Sub Bidang KK004 Konstruksi Pelindung Pantai

Sub Bidang KK005 Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement)

Sub Bidang KK006 Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas

Sub Bidang KK008 Perkerasan Aspal

Sub Bidang KK009 Perkerasan Berbutir

Sub Bidang KK011 Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering

Sub Bidang KK012 Pekerjaan Struktur Beton

Sub Bidang KK013 Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned)

Sub Bidang KK016 Pemasangan Kerangka Baja

Sub Bidang PB001 Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium

Sub Bidang PB003 Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon

Sub Bidang PB004 Dekorasi Interior

Sub Bidang PB007 Pengecatan

Sub Bidang PB009 Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil

Sub Bidang PB010 Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi

Sub Bidang PB011 Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi

Sub Bidang PL001 Pembongkaran Bangunan

Sub Bidang PL002 Pengerukan

Sub Bidang PL003 Penyiapan Lahan Konstruksi

Sub Bidang PL004 Pekerjaan Tanah

Sub Bidang PL006 Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas

Sub Bidang PL008 Pemasangan Perancah (Steiger)

Sub Bidang AL001 Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang

Sub Bidang AL002 Jasa Pengembangan Wilayah

Sub Bidang AL003 Jasa Pengembangan Perkotaan

Sub Bidang AL004 Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap